Semarang, Selasa 29 April 2025 — Gubernur Jawa Tengah periode 2025–2030, Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K., secara resmi membuka kegiatan Sekolah Antikorupsi di GOR Indoor, Kompleks Stadion Jatidiri, Semarang. Kegiatan ini menjadi tonggak awal komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sebanyak 7.810 kepala desa dari seluruh wilayah Jawa Tengah hadir untuk mengikuti pembekalan hukum dan etika pemerintahan desa. Dalam sambutannya, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya pembangunan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Pembangunan Jawa Tengah harus dimulai dari desa. Karena itu, saya pastikan tak boleh ada kepala desa yang bekerja sesuai aturan tetapi malah ditakut-takuti atau dikriminalisasi,” tegas Gubernur.
Melalui Sekolah Antikorupsi ini, para kepala desa dibekali pemahaman mendalam mengenai hukum tata kelola pemerintahan desa, termasuk membedakan mana yang menjadi hak dan kewenangan dan mana yang harus dihindari.
Salah satu peserta kegiatan, Kepala Desa Depokharjo, turut hadir dan menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini. Ia menyebut kegiatan ini sangat relevan dan dibutuhkan agar perangkat desa memiliki keberanian dan kejelasan dalam menjalankan tugasnya secara benar dan bertanggung jawab.
Kegiatan Sekolah Antikorupsi ini berlangsung dengan lancar, dengan materi yang disampaikan oleh para pakar hukum, auditor, serta aparat penegak hukum.
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook